Lukas Enembe melalui statemennya pernah menyatakan bahwa apabila ada orang Papua yang terbunuh maka LE akan melaporkan TNI ke PBB. Ini lagi kekeliruan yang sangat besar yang sama sekali tidak dipahami oleh LE. Bagaimana mau memimpin daerah ini kalau mekanisme pemerintahan saja tidak paham? Kapasitas seorang Gubernur hanya melapor kepada presiden melalui Mendagri, bagaimana mau melapor ke PBB? Ujar Norotow yang banyak mengamati masalah sosial politik di tanah Papua penuh tanda tanya.
Mungkin saya perlu ingatkan Bapak Gubernur, bahwa dalam mengemban tanggung jawab negara sebagai Gubernur, sebaiknya Sumpah Jabatan Gubernur harus dijadikan sebagai panutan atas kesetiaan kepada Negara sehingga tidak dipandang bahwa Bapak Gubernur menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sumpah ini mengikat Bapak Gubernur sebagai penguasa tertinggi di Provinsi Papua untuk bertanggung jawab penuh terhadap segala situasi dan kondisi di wilayah kekuasaan di Provinsi Papua dan sehingga kelihatan Gubernur Papua mencuci tangan dengan melemparkan tanggung jawab kepada pemerintah pusat. Sebagai seorang negarawan Bpk Lukas Enembe harus mampu menjamin Kedaulatan Negara untuk tetap aman dan tegak di wilayah kekuasaan Provinsi Papua.
Saya juga sangat menyayangkan bahwa LE terpilih menjadi gubernur karena didukung oleh Partai-Partai Politik besar. Ini menunjukkan bahwa fenomena politik Negara saat ini secara umum Partai-Parati pemangku kepentingan dalam memilih dan menentukan kader tidak lagi berorientasi pada kepentingan Negara, tetapi bagaimana orang tersebut dapat dijadikan sebagai lahan untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya guna mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Tidak peduli apakah kader tersebut setia pada kepentingan Negara atau sebaliknya justru berpotensi akan merongrong kedaulatan NKRI.
Peran Partai-partai politik yang mendukung keterpilihan LE menjadi Gubernur hanyalah simbol-simbol politik kekuasaan yang tidak mampu menciptakan kondisi aman dan damai di Provinsi Papua. Partai-partai hanya mengejar kekuasaan, uang dan popularitas, sedangkan kondisi buruk yang dihadapi masyarakat di Provinsi Papua tidak menjadi prioritas partai.
Saat ini sangat sulit menemukan pejabat atau Negarawan yang rela mengorbankan kepentingannya, mengorbankan jabatan dan kekuasaanya demi untuk menegakkan kebenaran dan kedaulatan Negaranya. Sebaliknya mereka tega mengorbankan kebenaran dan menjual kepentingan Bangsa dan Negara demi untuk merebut, mempertahankan jabatan dan kekuasaannya, Norotow menuturkan.
Sementara itu Kapendam XVII/Cenderawasi Kolonel Inf Muhammad Aidi saat dikonfirmasi tentang tudingan Gubernur yang mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan jalan/jembatan Trans Papua di Nduga, dikerjakan oleh pihak TNI.
Bahkan Gubernur mensinyalir, PT. Istaka Karya hanya sebagai kedok untuk memenuhi persyaratan namun pemilik pekerjaan yang sebenarnya adalah pihak TNI. “(Pekerjaan pembangunan Jalan Trans Papua di Nduga) itu tendernya dimenangkan TNI. Kita semua tahu TNI yang kerja. Pertama kali jalan ini saya yang survei. Mungkin dana turun dari balai jalan lalu masuk TNI. Hanya kalau TNI yang (dapat pekerjaan), mestinya mereka yang kerja. Jangan masyarakat yang ditaruh disana. Apakah Istaka ini cuma kedok namun yang bekerja TNI? Kelihatannya begitu,” ucap LE.
Saya mau menegaskan disini bahwa Soal pembangunan Trans Papua dalam hal ini Pembangunan Peningkatan Jalan Wamena - Mumugu (PPJWM), Gubernur selaku penguasa Daerah sepertinya tidak paham persoalan. Sebaliknya LE seolah-olah memberikan tuduhan tidak medasar kepada TNI. Gubernurkan bisa mengecek langsung ke PT. Istaka Karya atau pihak PU apa betul mereka TNI yang berkedok. Tidak sepantasnya seorang Gubernur selaku pejabat publik mengeluarkan satatemen dengan menggunakan kalimat, “ kelihatannya begitu.” Karena dengan kekuasaan beliau punya kewenangan untuk melaksanakan pengecekan langsung kepada pihak terkait, Ujar Aidi.
TNI tidak pernah ikut tender apalagi memenangkan tender pembangunan Trans Papua. Tetapi dalam rangka percepatan pembangunan tersebut Presiden Jokowi memerintahkan kepada Panglima TNI untuk mendukung dan membantu sepenuhnya. Dalam hal ini Pangdam XVII/Cenderawasi ditunjuk dan diperintahkan sebagai penanggungjawab keberhasilan operasi (PKO), jadi bukan pelaksana Proyek. Aidi menjelaskan.
Sedangkan dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Kementerian PU PR. Pada saat itu tahun 2016-2017 TNI bersama kontraktor-kontraktor lain, hasil koordinasi antara kementerian PU PR dengan TNI telah dilaksanakan pembagian sektor dari Wamena sampai ke Mumugu. Tentunya TNI mendapatkan sektor paling berat dari segi geografis dan paling beresiko dari segi keamanan. Alhamdulillah sektor TNI yang di kerjakan oleh Zeni Konstruksi (Zikon) TNI AD sudah rampung pada tahun 2017 sesuai dengan target.
Adapun sebagian kontraktor lain dalam menyelesaikan sektornya berkoordinasi dengan Kodam untuk bantuan keamanan, namun sebagian kontraktor sama sekali tidak berkoordinasi dengan pihak keamanan termasuk PT. Istaka Karya. Aidi membeberkan.
Menaggapi soal penegakan hukum yang sedang berlangsung. Jelas penegakkan hukum tetap belanjut, ujar Aidi. Gubernur sudah menyatakan bahwa mereka bukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tapi mereka adalah pejuang kemerdekaan maka TNI yang akan menghadapi.
Sejatinya bahwa NKRI adalah Negara berdaulat yang diakui kedaulatannya oleh seluruh dunia dan telah disahkan oleh PBB, saat ini di salah satu wilayah NKRI yaitu di Papua sedang berlangsung pemberontakan melawan dan merongrong kedaulatan NKRI. Sesuai dengan dasar Negara kita bahwa Setiap Warga Negara Berhak dan Wajib Ikut Serta Dalam Upaya Bela Negara. Dalam hal bela negara TNI adalah garda terdepan didukung oleh seluruh komponen Bangsa.
Sebagaimana hal yang sama juga berlaku bagi setiap Negara berdaulat di seluruh dunia. Bahwa tidak ada satupun Negara berdaulat di dunia yang mentolelir adanya pemberontakan berlangsung di dalam wilayah negaranya. Misalnya saja di Australia yang menganut sistem demokrasi liberal, dimana kebebasan berpendapat dijunjung tinggi. Bila salah satu wilayahnya sebut saja Darwin ingin merdeka melepaskan diri dari Australia tentunya Negara Australia tidak akan tinggal diam dan pasti akan bertindak membasmi para pemberontak tersebut. Kata Aidi.
Mengenai issue jatuhnya korban masyarakat sipil oleh TNI-Polri yang disangkakan oleh Gubernur. TNI akan bertindak secara professional tidak mungkin menembaki rakyat yang tak berdosa.
