Medan - Moltoday.com: Ditalisasi telah melahirkan berbagai peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan Inklusi keuangan bagi UMKM. Dengan tersedianya akses dan layanan keuangan yang mudah dijangkau oleh UMKM menjadi faktor penting meningkatkan produktivitas dan ketahanan UMKM terhadap goncangan ekonomi.
"Inklusi keuangan digital menjadi agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia tahun 2022, demi mendukung tema 'Recover Together, Recover Stronger," ucap Doddy Zulverdi dalam sambutan acara Rood to Fekdi Semarak Digital Sumut 2022, Kamis (24/3/2022) pagi.
Pada Februari 2022 lalu, lanjut Doddy, nilai transaksi uang elektronik (UE) tumbuh 41,35% (yoy) mencapai Rp27,1 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 46,53% (yoy) menjadi Rp3.732,8 triliun.
"Bank Indonesia pada tahun 2022 memproyeksi transaksi e-commerce naik menjadi Rp526 triliun atau sebesar 31,2 % dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp401 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi," jelasnya.
Doddy juga menambahkan, faktor kemajuan teknologi, digitalisasi produk dan layanan keuangan,
serta aktivitas bisnis online dapat mendukung UMKM dalam mempertahankan pendapatan dan bisnis di tengah pandemi Covid-19.
"Sebagai Otoritas moneter dan sistem pembayaran di Indonesia, Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi dan memperkuat sistem pembayaran yang CEMUMUAH (cepat, mudah, murah, aman, dan handal). Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan konsumsi masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi," ujarnya.
Dijelaskannya, peningkatan akseptansi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja secara daring perlu diperkuat dengan dukungan kebijakan Bank Indonesia.
"Inovasi sistem pembayaran terus didorong, termasuk pengembangan infrastruktur BI-FAST dan akseptasi transaksi QRIS melalui perluasan layanan, pendampingan kepada peserta, dan edukasi kepada masyarakat," imbuhnya.
Doddy juga menyebut, BI-FAST merupakan layanan fast payment yang dikembangkan Bank Indonesia sejak Desember 2021 untuk menciptakan infrastruktur SP ritel nasional yang lebih aman, efisien, serta customer centric melalui fitur operasional 24/7, Setlement real time, notifikasi otomatis, proxy address, dan fraud detection SyStem.
"Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia, biaya per biaya pertransaksi dari Penyedia Jasa Pembayaran ke Nasabah ditetapkan maksimal Rp2.500. BI-FAST diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam bertransaksi bagi masyarakat umum dan pelaku usaha. BI terus mendorong terwujudnya SP digital melalui fast payment sebagai game changer dalam mendukung pengembangan keuangan digital dan pemulihan ekonomi," tuturnya.
Guna meningkatkan konsumsi masyarakat, Bank Indonesia juga
mendorong penggunaan $uick ReSponse Code Indonesian Satandard (QRIS) di berbagai komunitas. Bank Indonesia berkomitmen untuk mendorong jumlah pengguna QRIS melalui Program 15 Juta Pengguna Baru di tahun 2022.
Untuk mendukung capaian tersebut, Sumatra Utara ditargetkan dengan penambahan 980 ribu pengguna baru QRIS atau secara akumulatif menjadi 1,34 juta pengguna QRIS di akhir tahun 2022. Untuk itu Bank Indonesia bersama dengan Penyelenggara Jasa Pembayaran akan terus berupaya memberikan kemudahan dalam pemanfaatan transaksi non tunai di berbagai lapisan masyarakat.
"Besar harapan kami, 'Semarak Digital Sumut' dapat menjadi salah satu kegiatan yang dapat membuka wawasan para pelaku usaha, masyarakat umum termasuk di antaranya generasi muda untuk memanfaatkan kanal digital dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional," pungkas Doddy. (A-1Red)