Ketua Komisi B Bahrumsyah yang hadir pada rapat tersebut mengatakan, rapat digelar untuk melakukan evaluasi terhadap RS Pirngadi.
"Pertama kita evakuasi, bahwa pendapatan kita semakin menurun. Daya huni RS Umum PIRNGADI saat inj hanya 30 sampai 40 persen. Kemudian dari pendapatan kita jauh lebih menurun. Jadi beban sebagai BLUD itu sangat tinggi," katanya saat ditemui usai menggelar dan memimpin RDP dengan pedagang Pasar Pringgan di Gedung DPRD Medan, Senin (3/12).
Dikatakannya, pendapatan sebagai BLUD yang menurun juga masih harus membayar karyawan di RS tersebut, sehingga memiliki beban yang tinggi. Hal tersebut tentunya menjadi persoalan.
"Alat-alat kesehatan juga semakin tidak baik. Maka kita bilang, kita sampaikan ke direksi supaya berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, itu dilakukan dengan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang sekarang.
Apalagi kita dapat dana Rp 28 miliar untuk pengadaan Alkes (alat kesehatan). Maka itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya yang paling penting, ujar Bahrumsyah, harus memberikan pelayanan yang ramah dan baik kepada masyarakat yang berobat kemari. Saat ini imej dari RS Umum Pirngadi tidak bisa dihindari lagi, masyarakat sudah tidak mau lagi dan enggan berobat ke RS Pirngadi.
"Itu imej-nya, Saya kira ini bisa dievaluasi, supaya imej-nya jauh lebih baik lagi. Yang baik-baik dikasih rewards, yang enggak layak dikasih punishment," pungkasnya.
Disinggung mengenai upah tenaga honorer di RS Pirngadi yang sebelumnya sempat tersendat, Bahrumsyah mengatakan akan segera mengevaluasinya nanti.(Ams)