 |
| Teks foto, Herri Zulkarnain Hutajulu, Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan. |
"Seharusnya kalau hanya agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Wakil Wali Kota Akhyar Nasution, Sekda Syaiful Bahri atau Plh Sekda Wirya Al Rahman bisa dihadirkan pada Paripurna tersebut kalau Wali Kota berhalangan untuk hadir".
Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Drs.Herri Zulkarnain Hutajulu SH.MSi kepada wartawan, didampingi Sekretaris Fraksi Ir Parlaungan Simangunsong, Rabu (10/10) di ruang kerjanya.
“Kalau pemandangan umum fraksi, bila wali kota berhalangan hadir seharusnya bisa digantikan oleh wakil wali kota atau PLT Sekda, tidak perlu membatalkan paripurna, kita kan merasa tidak dihargai, itu sama dengan menyepelekan lembaga dewan ini,” ungkapnya kesal.
Herri menduga, wali kota sengaja tidak hadir dalam sidang paripurna karena takut ditanyai mengenai persoalan banjir yang sedang melanda di hampir seluruh pelosok Kota Medan,dan masalah pengurusan KTP yang sudah 6 bulan tidak selesai.
“Padahal ini sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), jadi tidak mungkin wali kota tidak tahu. Buktinya wakil wali kota dan PLT Sekda tidak menghadiri Paripurna ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Sidang Paripurna sempat dibuka Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, karena wali kota dan wakil serta Sekda tidak hadir maka paripurnapun batal dilaksanakan. Fraksi Demokrat bersama Fraksi PPP dan Fraksi Golkar sempat interupsi agar Paripurna dilanjutkan, namun karena kalah suara akhirnya paripurna dibatalkan.
Menurut informasi, wali kota tidak hadir dikarenakan bertolak ke kota palu untuk memberi bantuan korban bencana alam dan tsunami. Sedangkan wakil wali kota menghadiri Pencanangan Momentum TNI Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan Kota Medan 2018 di lapangan Benteng.*(Ams)
“Kalau pemandangan umum fraksi, bila wali kota berhalangan hadir seharusnya bisa digantikan oleh wakil wali kota atau PLT Sekda, tidak perlu membatalkan paripurna, kita kan merasa tidak dihargai, itu sama dengan menyepelekan lembaga dewan ini,” ungkapnya kesal.
Herri menduga, wali kota sengaja tidak hadir dalam sidang paripurna karena takut ditanyai mengenai persoalan banjir yang sedang melanda di hampir seluruh pelosok Kota Medan,dan masalah pengurusan KTP yang sudah 6 bulan tidak selesai.
“Padahal ini sudah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), jadi tidak mungkin wali kota tidak tahu. Buktinya wakil wali kota dan PLT Sekda tidak menghadiri Paripurna ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Sidang Paripurna sempat dibuka Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, karena wali kota dan wakil serta Sekda tidak hadir maka paripurnapun batal dilaksanakan. Fraksi Demokrat bersama Fraksi PPP dan Fraksi Golkar sempat interupsi agar Paripurna dilanjutkan, namun karena kalah suara akhirnya paripurna dibatalkan.
Menurut informasi, wali kota tidak hadir dikarenakan bertolak ke kota palu untuk memberi bantuan korban bencana alam dan tsunami. Sedangkan wakil wali kota menghadiri Pencanangan Momentum TNI Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kesehatan Kota Medan 2018 di lapangan Benteng.*(Ams)
