MEDAN -- Dua sidang paripurna di DPRD Kota Medan yang seharusnya dilaksanakan,Rabu (24/10) terpaksa di batalkan.Sebab jumlah kehadiran anggota dewan tidak memenuhi Korum.Paripurna yang dijadwalkan (Rabu) adalah, nota jawaban wali kota terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas R-APBD 2019. Kemudian dilanjutkan pukul 14.00 WIB paripurna penyampaian laporan hasil reses kedua tahun 2018,namun kedua paripurna tersebut batal.
Pada paripurna pertama yang langsung dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ikhwan Ritonga serta dihadiri Wali Kota Medan Drs.H Dzulmi Eldin MSi dan Wakil Wali Kota Ir.Akhyar Nasution berserta jajarannya sudah hadir.namun kemudian dilaporkan bahwa jumlah peserta yang hadir tidak memenuhi korum,dan akhirnya di batalkan.
Wakil Ketua DPRD Medan H.Ikhwan Ritonga saat dikonfirmasi wartawan tentang pembatalan tersebut mengatakan, peserta rapat tidak korum sehingga dibatalkan. “Mungkin kawan-kawan sedang sibuk sosialisasi, karena ini adalah tahun politik,” ucapnya.
Ketika ditanya, apakah pembatalan ini akan mengakibatkan nasib R-APBD sama seperti P-APBD 2018 yang tidak jadi dibahas karena batas akhir yang ditentukan Kemendagri sudah habis. Namun politisi Gerindra ini mengatakan kalau waktu untuk pembahasan masih panjang sehingga masih bisa terkejar.
“Batas akhir pembahasan yang ditentukan Kemendagri 30 Nopember 2018, nanti akan kita jadwal ulang. Daerah lain banyak yang belum memulai R-APBD, kita sudah selesaikan sampai tahap pemandangan umum, pasti masih terkejar,” tuturnya.
Ironisnya, di paripurna kedua tantang laporan hasil reses, hampir semua anggota dewan tidak hadir. Wartawan hanya melihat kehadiran Sekretaris Fraksi Hanura Drs.H Hendra DS di lantai G dekat press room. Ketika ditanya kenapa sampai batal, di juga merasa heran kenapa rekan-rekannya anggota dewan tidak hadir.Padahal sudah dijadwalkan dan mereka juga sudah mendapat undangan resmi.**(Ams)
Wakil Ketua DPRD Medan H.Ikhwan Ritonga saat dikonfirmasi wartawan tentang pembatalan tersebut mengatakan, peserta rapat tidak korum sehingga dibatalkan. “Mungkin kawan-kawan sedang sibuk sosialisasi, karena ini adalah tahun politik,” ucapnya.
Ketika ditanya, apakah pembatalan ini akan mengakibatkan nasib R-APBD sama seperti P-APBD 2018 yang tidak jadi dibahas karena batas akhir yang ditentukan Kemendagri sudah habis. Namun politisi Gerindra ini mengatakan kalau waktu untuk pembahasan masih panjang sehingga masih bisa terkejar.
“Batas akhir pembahasan yang ditentukan Kemendagri 30 Nopember 2018, nanti akan kita jadwal ulang. Daerah lain banyak yang belum memulai R-APBD, kita sudah selesaikan sampai tahap pemandangan umum, pasti masih terkejar,” tuturnya.
Ironisnya, di paripurna kedua tantang laporan hasil reses, hampir semua anggota dewan tidak hadir. Wartawan hanya melihat kehadiran Sekretaris Fraksi Hanura Drs.H Hendra DS di lantai G dekat press room. Ketika ditanya kenapa sampai batal, di juga merasa heran kenapa rekan-rekannya anggota dewan tidak hadir.Padahal sudah dijadwalkan dan mereka juga sudah mendapat undangan resmi.**(Ams)
