Seruan Presiden RI," Hati hati Politikus Sontoloyo".
SIMALUNGUN,SUMUT -- Kasus dugaan mark-up dan dugaan interfensi pada pengadaan monografi di beberapa desa di Kabupaten Simalungun yang belakangan ini mencuat bahkan sampai adanya aksi damai mendatangin Polda Sumatera utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendukung penegak hukum agar menindak lanjuti dugaan tersebut dalam upaya Lembaga swadaya masyarakat sesuai fungsi kontrolnya untuk mendukung pemerintah memerangin korupsi di Negara Republik Indonesia.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPW TOPAN RI Sumatera Utara dalam fungsi kontrolnya telah melakukan Investigasi terhadap dugaan Mark-up pada pengadaan monografi TA.2017 di Kabupaten Simalungun serta dugaan adanya Interfensi dari oknum sekjen Partai sesuai keterangan rekaman video yang dijadikan barang bukti otentik.
Simon Nainggolan, selaku komandan divisi Intelijen / Investigasi DPW TOPAN RI Sumatera Utara ketika dikonfirmasi reporter yang mempertanyakan adanya pemberitaan salah satu media yang berkaitan kasus monografi ditunggangi politik mengatakan bahwa Lembaganya bekerja profesional, kita lembaga dan bukan alat tunggangan. Saya kurang mengerti secara spesifik arti kata 'Tunggangi'.
SIMALUNGUN,SUMUT -- Kasus dugaan mark-up dan dugaan interfensi pada pengadaan monografi di beberapa desa di Kabupaten Simalungun yang belakangan ini mencuat bahkan sampai adanya aksi damai mendatangin Polda Sumatera utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendukung penegak hukum agar menindak lanjuti dugaan tersebut dalam upaya Lembaga swadaya masyarakat sesuai fungsi kontrolnya untuk mendukung pemerintah memerangin korupsi di Negara Republik Indonesia.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) DPW TOPAN RI Sumatera Utara dalam fungsi kontrolnya telah melakukan Investigasi terhadap dugaan Mark-up pada pengadaan monografi TA.2017 di Kabupaten Simalungun serta dugaan adanya Interfensi dari oknum sekjen Partai sesuai keterangan rekaman video yang dijadikan barang bukti otentik.
Simon Nainggolan, selaku komandan divisi Intelijen / Investigasi DPW TOPAN RI Sumatera Utara ketika dikonfirmasi reporter yang mempertanyakan adanya pemberitaan salah satu media yang berkaitan kasus monografi ditunggangi politik mengatakan bahwa Lembaganya bekerja profesional, kita lembaga dan bukan alat tunggangan. Saya kurang mengerti secara spesifik arti kata 'Tunggangi'.
Menurut pikiran awam saya, kalau 'Ditunggangi' berarti ada yang menunggangi karena katanya ditunggangi. Jika ditunggangi politik?, apakah politik butuh alat tunggangan seperti lembaga kami?.
Jadi kami kurang mengerti spesifikasi bahasa ditungangi itu. Apalagi berkaitan Politik.
Seperti pidato Presiden kita Bapak Jokowi pada saat menghadiri pembagian 5000 setifikat tanah di lapangan sepak bola Ahmat Yani, kebayoran lama, Jakarta Selatan, selasa 22/10/2018 lalu, "Hati -hati, Banyak Politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang Sontoloyo.
"Nah, berkaitan bila kasus monografi yang lembaga kami lakukan investigasinya dan di katakan ditunggangi Politik. Dalam hal ini kami kurang berterima. Karena saya selaku komandan Investigasi pada lembaga kami sama sekali tidak berkaitan dan atau tidak ada tandensi politik serta bersifat profesional dalam peran sosial kontrol yang kami lakukan?",tegas Simon.
Lanjut Simon, Jadi kalau dikatakan lembaga kami ditunggangi politik, mungkin inilah yang perlu kewaspadaan bagi kita untuk dapat memaknakan profesionalisme yang patut diduga hendak dialurkan ke politik!.
"Apakah hal seperti ini yang dimaksud bapak Presiden kita dengan Politikus Sontoloyo?, Kami belum dapat mendefenisikannya", sambung Simon.
"Yang pasti kami mengikuti seruan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan berhati-hati terhadap politikus sontoloyo", Ucap Simon.
Ketika ditanya mengenai kasus monografi, Simon Mengatakan bahwa secara kelembagaan dalam hal ini DPW TOPAN RI Sumatera Utara telah mendangin langsung Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sebagai Kemitraan Lembaga kami dengan Kepolisian, kami diterima langsung oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Dan kami sangat berterima kasih kepada Polda Sumatera Utara yang respon dengan Lembaga swadaya Masyrakat sebagai mitra kepolisian terutama dalam hal pemberantasan korupsi di negara Republik Indonesia. Dengan memberikan laporan tertulis serta bukti otentik berupa rekaman kepada pihak kepolisian, Lembaga kami juga berterima kasih bahwa Kepolisian dalam hal ini polda Sumatera utara yang akan menindaklanjuti dan memproses hukum segala pelanggaran hukum yang dalam hal ini terkait Dugaan Mark-up dan dugaan Interfensi Oknum sekjen partai pada pengadaan monografi TA.2017 di kabupaten Simalungun.
Jadi sebaiknya kita memandang Dugaan Mark-up dan dugaan interfensi pada pengadaan monografi di beberapa desa di kabupaten simalungun dengan presfektif hukum berdasarkan bukti.
Dugaan kami juga secara presfektif hukum berdasar pada pengakuan Suroso, kades / pangulu Bandar Siantar yang terekam dalam video dan keterangan kadis DPMPN kabupaten Simalungun.
Maka bila di katanya ditunggangi politik, kami tidak mengerti begitu. Mungkin politikus sontoloyo lah yang begituan, jadi berhati hati lebih baik. Seperti seruan presiden kita. Tutup Simon.
Jadi kami kurang mengerti spesifikasi bahasa ditungangi itu. Apalagi berkaitan Politik.
Seperti pidato Presiden kita Bapak Jokowi pada saat menghadiri pembagian 5000 setifikat tanah di lapangan sepak bola Ahmat Yani, kebayoran lama, Jakarta Selatan, selasa 22/10/2018 lalu, "Hati -hati, Banyak Politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang Sontoloyo.
"Nah, berkaitan bila kasus monografi yang lembaga kami lakukan investigasinya dan di katakan ditunggangi Politik. Dalam hal ini kami kurang berterima. Karena saya selaku komandan Investigasi pada lembaga kami sama sekali tidak berkaitan dan atau tidak ada tandensi politik serta bersifat profesional dalam peran sosial kontrol yang kami lakukan?",tegas Simon.
Lanjut Simon, Jadi kalau dikatakan lembaga kami ditunggangi politik, mungkin inilah yang perlu kewaspadaan bagi kita untuk dapat memaknakan profesionalisme yang patut diduga hendak dialurkan ke politik!.
"Apakah hal seperti ini yang dimaksud bapak Presiden kita dengan Politikus Sontoloyo?, Kami belum dapat mendefenisikannya", sambung Simon.
"Yang pasti kami mengikuti seruan Bapak Presiden Republik Indonesia dengan berhati-hati terhadap politikus sontoloyo", Ucap Simon.
Ketika ditanya mengenai kasus monografi, Simon Mengatakan bahwa secara kelembagaan dalam hal ini DPW TOPAN RI Sumatera Utara telah mendangin langsung Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sebagai Kemitraan Lembaga kami dengan Kepolisian, kami diterima langsung oleh Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Dan kami sangat berterima kasih kepada Polda Sumatera Utara yang respon dengan Lembaga swadaya Masyrakat sebagai mitra kepolisian terutama dalam hal pemberantasan korupsi di negara Republik Indonesia. Dengan memberikan laporan tertulis serta bukti otentik berupa rekaman kepada pihak kepolisian, Lembaga kami juga berterima kasih bahwa Kepolisian dalam hal ini polda Sumatera utara yang akan menindaklanjuti dan memproses hukum segala pelanggaran hukum yang dalam hal ini terkait Dugaan Mark-up dan dugaan Interfensi Oknum sekjen partai pada pengadaan monografi TA.2017 di kabupaten Simalungun.
Jadi sebaiknya kita memandang Dugaan Mark-up dan dugaan interfensi pada pengadaan monografi di beberapa desa di kabupaten simalungun dengan presfektif hukum berdasarkan bukti.
Dugaan kami juga secara presfektif hukum berdasar pada pengakuan Suroso, kades / pangulu Bandar Siantar yang terekam dalam video dan keterangan kadis DPMPN kabupaten Simalungun.
Maka bila di katanya ditunggangi politik, kami tidak mengerti begitu. Mungkin politikus sontoloyo lah yang begituan, jadi berhati hati lebih baik. Seperti seruan presiden kita. Tutup Simon.
