Simalungun, Sumut |Mengenai Penurunan Gaji Guru Honor: Ketua DPRD, paling mungkin Rasionalisasi Anggaran
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Simalungun Johalim Purba menyatakan, rasionalisasi anggaran yang paling mungkin dilakukan. Hal ini disampaikan di Gedung DPRD Simalungun saat menerima unjuk rasa Forum Guru Honor Simalungun (FGHS), Senin (3/9).
Baca Juga : Kepala Ombudman Sumut : Karakter Jujur Harus Ditanamkan Sejak Usia Dini
"Yang paling mungkin adalah rasionalisasi anggaran. Mulai hari ini akan kami bahas nanti. Dimana anggaran yang harus dipangkas dalam pembahasan. Kami akan berusaha menyelesaikan dengan baik," ucapnya.
Menurut Johalim, DPRD sangat cermat mendengar apa yang menjadi tuntutan FGHS. Guru honor harusnya mendapat perlakuan yang banyak perlu diperbaharui. Guru honor yang sungguh-sunguh harusnya mendapatkan perhatian. "Kami baru akan membahas hari ini. Sekarang kepala dinas sudah ada di DPRD dan akan membahasnya," katanya.
Sekretaris FGHS Benni Polin Purba,S.Pd meminta agar DPRD serius memperjuangakan nasib guru honor di Simalungun. "DRPD harus serius. Tidak ada pernah gaji turun di pertengahan semester, sesuai UU No 17 Tahun 2003, Bahwasanya anggaran meliputi Satu tahun penuh. Kami memohon dengan sangat, agar gaji tetap 2 juta rupiah," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Lebih lanjut Benni menjelaskan, hingga saat ini SK guru juga belum diterbitkan oleh Pemkab Simalungun. Karenanya ia meminta agar segera diterbitkan SK.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani mengatakan, bahwa sampai hari ini pihaknya belum menerima surat pemberitahuan mengenai penurunan gaji guru honor. "Belum sampai kepada kami dan hari ini akan kami bahas," katanya.
Lebih jauh, Timbul menyampaikan, DPRD sepakat honor pendidikan dan kesehatan harusnya menjadi perhatian. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat.
Pembahasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah (P-APBD) mulai 3 September sampai dengan 4 Oktober 2018. "Pembahasan ini harus menyeluruh dan kami akan membahas," katanya.
Kemudian Anggota DPRD lainya, Bernhad Damanik menyampaikan, menyambut baik kedatangan para guru dan akan menyikapi tuntutan dalam P APBD. DPRD akan berjuang merealisasikan apa yang menjadi tuntutan FGHS.
Lanjut Bernhard, anggaran yang sudah disahkan sebanyak 43 miliar. Karena mencukupi maka kita sepakati gaji guru honor 2018. Mengenai surat itu belum kami terima. Sebelum itu dikeluarkan menimal dikonsultasikan kepada DPRD. Surat pemberitahuan itu kita minta untuk ditinjau kembali oleh eksekutif. "Kita akan sampaikan dalam pembahasan, agar guru honor harus sesuai UMR," pintanya. (*)
Nara Hubung
Benni Polin Purba (HP/WA: 082168498559)
Editor : Redaksi Moltoday.com
