Nahkoda KM Sinar Bangun Dan Kapos Simanindo Segera Disidangkan

author photo

Medan, Sumut    |Tim penuntut umum Kejati Sumatra Utara menyatakan berkas milik nahkoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun Poltak Saritua Sagala dan Kapos Simanindo Golpa F Putra lengkap dan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Baca Juga : 8 Orang Pegawai Puskesmas Terjaring OTT
"Berkas keduanya dinyatakan lengkap sejak pekan lalu," ucap Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian, Selasa (5/9/2018), sembari menyebutkan bahwa berkas dua tersangka lainnya Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Danau Perairan (ASDP) Samosir Dishub Provsu Rihad Sitanggang dan Pegawai Honor Dishub Samosir anggota Kapos Pelabuhan Simanindo Karnilan Sitanggang masih diteliti.

Selanjutnya kita menunggu pelimpahan tahap dua dari penyidik Polri agar kedua tersangka yang sudah dinyatakan lengkap dapat segera disidangkan. "Sedangkan untuk Kadishub Samosir Nurdin Siahaan yang juga turut menjadi tersangka dalam kasus ini, Sumanggar mengaku pihaknya masih meneliti berkas tersebut,"ucap Sumanggar.

Ditetapkannya nakhoda sekaligus pemilik KM Sinar Bangun sebagai tersangka, karena Poltak Soritua Sagala tidak memiliki izin berlayar, secara sengaja membiarkan kapal melebihi standart 45 penumpang, dan juga syarat kapal tidak boleh mengangkut kendaraan, sehingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan dan korban meninggal. Sedangkan untuk anggota Kapos pelabuhan, tersangka Karnilan Sitanggang memiliki tugas untuk mengatur masuknya penumpang, dan mengawasi kegiatan perkapalan.

Sementara itu, untuk tersangka Golpa F Putra yang merupakan Kapos Pelabuhan Simanindo mempunyai tugas mengatur keluar masuk penumpang dan mengutip retribusi akan tetapi tidak melaksanakan tugasnya.

Begitu juga Kabid ASDP, memiliki tugas mengawasi seluruh kegiatan Kapos di Samosir kemudian sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan Pelabuhan Samosir. Tapi faktanya ia tidak mengelola sesuai yang ditentukan, dan masih membiarkan kapal tradisional membawa kendaraan roda dua, yang mana hal tersebut dilarang, serta membiarkan kapal kelebihan kapasitas dan berlayar tanpa surat izin.**(Ams)

Berita Terkait

Komentar Anda